Peraturan, Regulasi dan Aspek Bisnis di bidang TI

  1. Pengertian Peraturan dan Regulasi

Peraturan adalah sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok orang/lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama.

Regulasi adalah “mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan”. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk.

  1. Peraturan dan Regulasi bidang TI

Peraturan dan Regulasi dalam bidang Teknologi Informasi terdapat dalam undang-undang nomor 36 seperti di bawah ini :

–        UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).

–        UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

–        UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

–        Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980).

–        Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:31/PER/M.KOMINFO/0912008.

–        Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:16/PER/M.KOMINFO/10/2010.

–        Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:01/PER/M.KOMINFO/101/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.

  1. Macam-macam Regulasi Bisnis

–        Regulasi Bisnis di Bidang Merek

–        Regulasi Bisnis di Bidang Perlindungan Konsumen

è Peraturan tentang hukum perlindungan konsumen diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

è Dua jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaiotu :

–        Perlindungan Preventif

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang atau jasa tertentu.

–        Perlindungan Kuratif

Perlindungan yang diberikan oleh konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen.

–        Regulasi Larangan Praktek Monopoli

è Pengertian praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat meugikan kepentingan umum.

–        Regulasi di Bidang Hukum Dagang

  1. Aspek Bisnis Bidang Teknologi Informasi

–        Prosedur Pendirian Usaha

Prosedur pengadaan Tenaga Kerja antara lain :

  • Perencanaan Tenaga Kerja

Perencanaan tenaga kerja adalah penentuan kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan dan cara memenuhinya. Penentuan kuantitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu time motion study dan peramalan tenaga kerja. Sedangkan penentuan kulitas dapat dilakukan dengan Job Analysis.

  • Penarikan Tenaga Kerja

Dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu :

Ø  Sumber Internal

Sumber Internal yaitu menarik tenaga kerja baru dari rekomendasi karyawan lama.

Ø  Sumber Eksternal

Sumber Eksternal yaitu menarik tenaga kerja baru dari lembaga tenaga kerja, lembaga pendidikan, ataupun dari advertising.

  • Seleksi Tenaga Kerja
  • Penempatan Tenaga Kerja

Penempatan Tenaga Kerja adalah proses penentuan jabatan seseorang yang disesuaikan antara kualifikasi yang bersangkutan dengan job specification-nya.

–        Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

Jenis-jenis metode pemilihan penyedia barang dan jasa ada empat, yaitu :

  • Metode Pelelangan Umum

Metode pelelangan umum merupakan metode pemilihan penyedia barang/jasa yang relatif banyak dilakukan. Pelelangan umum dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

  • Pelelangan Terbatas

Pelelangan terbatas dilakukan, jika pelelangan umum sulit dilaksanakan karena penyedia barang/jasa yang mampu mengerjakan diyakini terbatas dan pekerjaannya kompleks.

  • Pemilihan Langsung

Bila pelelangan umum dan pelelangan terbatas sulit dilaksanakan dan kemungkinan tidak akan mencapai sasaran, maka dilakukan pemilihan langsung.

  • Penunjukan Langsung

Berdasarkan ketentuan dalam Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, penunjukkan langsung dalam pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria antara lain :

Ø  Terjadi keadaan darurat untuk pertahanan negara, keamanan, dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus segera dilakukan, termasuk penanganan darurat bencana alam.

Ø  Pekerjaan yang bersifat rahasia atau menyangkut pertahanan serta keamanan negara yang ditetapkan Presiden.

Ø  Pekerjaan berskala kecil dengan nilai paket pekerjaan maksimum Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Ø  Paket pekerjaan berupa pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa pabrikan pemegang hak paten tertentu.

  1. Contoh Aspek Bisnis bidang TI

Aplikasi website Kemenkumham

  1. Pendapat

Menurut pendapat saya bahwa regulasi bisnis yang ada di Indonesia sudah sangat baik dalam teori. Tetapi perlu pengawasan dalam implementasi pada sebuah bisnis yang ada di Indonesia saat ini.

  1. Referensi

–        http://inablogku.blogspot.com/2015/03/makalah-regulasi-bisnis.html

–        http://kurosawa23.blogspot.com/2013/07/peraturan-dan-regulasi-bidang-it.html

–        http://rakhmatmalik.blogspot.com/2013/07/aspek-bisnis-di-bidang-teknologi.html

–        http://sripurwanti.blogspot.com/2014/04/aspek-bisnis-di-bidang-teknologi_24.html

–        https://pyia.wordpress.com/tag/definisi-peraturan-dan-regulasi/